23-Nov-2009
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, hasil audit investigasi BPK terhadap bailout Bank Century akan di buka kepada masyarakat luas. Hal tersebut dikatakan Priyo sesaat sebelum mendampingi Ketua DPR menerima Pimpinan BPK yang akan menyerahkan hasil audit investigasi terhadap Bank Century, di DPR, Senin (23/11).
"Setelah kami menerima laporan audit BPK kami akan rapat pimpinan. Kami akan rapat pimpinan tapi kami usahakan di-publish. Karena ini permintaan khusus BPK dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bersama bisa kita publish," ujar Priyo Budi Santoso.
Priyo menambahkan, pihaknya juga akan bertanya kepada pimpinan BPK untuk mengetahui apakah laporan ini sudah final atau baru progress report sementara.
"Kami akan segera mengundang pihak-pihak terkait agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kami dapat mengambil sikap. Memang semua depend on hasil audit BPK. Kalau ada indikasi tindak pidana, itu akan dilakukan langkah-langkah yang menurut kami tepat. Kalau hasil audit BPK tidak bermasalah ya mohon maaf harus ditutup buku," tambahnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya dari F-PDIP, Pramono Anung. Menurutnya, setelah laporan tersebut masuk ke DPR, maka setiap anggota DPR boleh mendapatkannya. "Dan itu tidak bersifat rahasia," tambahnya.
Terkait pernyataan Presiden SBY yang meminta agar masalah bailout Bank Century ini dibuka ke publik, baik Pramono maupun Priyo mengapresiasinya.
"Presiden tadi malam sudah mendukung untuk segera membuka ke publik hasil audit BPK, dan ini merupakan momentum yang baik," ujar Pramono.
"Pernyataan presiden harus kita apresiasi, bahwa jangan ada ikhtiar untuk menutup-nutupi. Kalau Bapak Presiden sudah progresif, tentu seluruh elemen masyarakat harus mendukung," imbuh Priyo.
Dalam kesempatan tersebut, Priyo juga mengungkapkan bahwa pimpinan BPK sempat mengeluhkan sulitnya menembus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ada keluhan kecil, pimpinan BPK bahwa agak sulit menembus PPATK. Kita support penuh kepada pihak BPK agar semua lembaga mau bekerjasama dengan BPK. Kita serahkan dulu agar mereka melalui mekanisme yang ada. Apabila ada kesengajaan PPATK untuk menutupi, nanti kita akan telusuri masalah ini. Saya yakin ini persoalan UU yang membuat mereka memasang rambu-rambu," ungkap Priyo.(ol)
Sumber: http://www.dpr.go.id
Lantaran pengakuan Kepala BPKP soal pengakuan memperoleh perintah presiden untuk mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa telah meluruskan langsung kepada yang bersangkutan.
Kasus audit BI atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling controversial pada tahun 2008, terutama karena melibatkan serentetan nama anggota dewan gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau.
Media Akuntansi 